berita ekonomi stabil - Tinggal menghitung hari, waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahunan akan ditutup untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Pemerintah memberikan waktu hingga akhir Maret untuk pelaporan tersebut.

Walaupun begitu, belum semua masyarakat melaporkan SPT-nya ke kantor pajak. Dhera (30) misalnya, karyawan perusahaan swasta mengaku lupa untuk mengurus kewajibannya tersebut.

"Lupa banget, karena kantor juga tidak mengingatkan bahwa formulir atau dokumen dari kantor sudah ada," ceritanya kepada, Jumat (15/3).

Ia baru teringat ketika mendapatkan surat elektronik (email) langsung dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Maret 2019. Hanya saja, pekerjaan yang menumpuk membuatnya tak sempat melaporkan SPT tersebut.

"Lalu juga tidak saya jadikan prioritas sih, kalau diusahakan sebenarnya bisa saja, tapi mungkin nanti deh," ungkap dia.

Rencananya, perempuan yang merantau dari Batam ini akan mengambil dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT dari kantornya dan mengurusnya ke DJP pada Senin (18/3) besok.

Lantas, apa sebenarnya SPT itu?

SPT adalah surat yang wajib disampaikan oleh WP kepada DJP setiap tahun. Beberapa poin yang dilaporkan, misalnya penghitungan atau pembayaran pajak dan objek pajak WP tersebut.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengungkapkan masyarakat harus menyiapkan beberapa dokumen sebelum melaporkan SPT. Bagi seseorang yang mendapatkan penghasilan hanya dari gaji, dokumen yang dibutuhkan hanya bukti potong pemotongan pajak dari perusahaan.

"Biasanya kalau pegawai kantoran tidak perlu bayar pajak sendiri, jadi dari gaji sudah dipotong langsung oleh perusahaan. Nah bukti itu saja yang harus dimiliki WP," papar Wahyu.

Sementara itu, jika karyawan itu memiliki sumber pendapatan lain dari usahanya sendiri, seperti memiliki restoran atau warung, maka ia juga harus menyertakan keterangan pendapatan yang diraih dari usahanya itu. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang memilih jalan hidupnya sebagai pengusaha saja.

"Misalnya pembukuan perusahaannya, kalau ada laporan keuangannya ya lampirkan. Bisa juga tidak ada yang menggunakan pembukuan, pakainya persentase penghasilan dia. Dirinci saja yang penting," ungkap Wahyu.

Bila dokumen yang dibutuhkan sudah terkumpul, masyarakat bisa langsung melaporkan SPT-nya. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dan secara online atau e-filling.

"Bila datang ke KPP tinggal datang, bilang mau isi SPT dan perhatikan formulirnya jangan sampai salah. Di KPP pelayanannya sudah cukup bagus, bisa langsung bertanya kalau tidak paham," jelas dia.

Sementara, bagi yang malas mampir ke KPP, maka masyarakat bisa memilih opsi e-filling untuk melaporkan SPT nya. Syaratnya, WP harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN) terlebih dahulu.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan DJP untuk WP agar bisa melakukan transaksi secara online. Dalam hal ini, DJP berkomitmen untuk menjamin seluruh data WP.

"Setelah ada akses itu, WP bisa langsung menggunakan e-filling. Nanti formulir tersedia di dalamnya tinggal mengikuti petunjuk saja," ucap Wahyu.

Dalam memilih formulir yang harus diisi, WP tidak bisa sembarangan memilih. Formulir itu disesuaikan dengan jumlah penghasilan dan profesi masing-masing WP.

Bagi WP yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasil kurang dari Rp60 juta dalam satu tahun bisa memilih SPT / Formulir 1770 SS. Kemudian, untuk karyawan yang mendapatkan gaji lebih dari Rp60 juta bisa menggunakan formulir SPT / Formulir 1770 S. Terakhir, untuk WP yang memiliki bisnis sendiri atau pekerja bebas disediakan SPT / Formulir 1770.

"Ini harus digunakan yang tepat, jangan sampai salah. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang," tegasnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengimbau masyarakat melaporkan SPT sesegera mungkin. Masalahnya, sistem e-filling berpotensi 'error' jika banyak masyarakat yang melaporkan SPT pada waktu-waktu akhir.


"Sebenarnya kapasitas e-filling ini sudah besar, tapi kalau banyak yang akses bersama-sama kan tidak menutup kemungkinan bisa membuat proses lebih lama," tutur Hestu.

Ia juga mendorong agar WP menggunakan fasilitas pelaporan secara online dibandingkan harus datang ke KPP. Hal itu jelas mempermudah WP, sehingga tak perlu mengantre panjang untuk melaporkan SPT.

"Sampai pekan ini sudah 6,4 juta WP atau 92 persen WP menggunakan e-filling. Kami sangat gembira. Ini lebih baik daripada WP isi manual," jelasnya.

Ia menambahkan, ada sanksi yang menanti untuk setiap WP yang melaporkan SPT setelah 31 Maret. Masyarakat akan dikenakan denda sebesar Rp100 ribu per tahun.

"Misalnya lapornya 1 April, kena denda Rp100 ribu, kalau bayar tahun depannya denda sama," tandas Hestu.

Walaupun begitu, pihak DJP tak mengharapkan pemasukan dari sanksi yang diberikan untuk WP yang terlambat melaporkan SPT. Pemerintah justru berharap sanksi itu bisa mendorong masyarakat patuh terhadap aturan.

"Karena ini kan bentuk kedisiplinan dari kewajiban yang harus dilakukan warga negara. Kami bukan mengedepankan sanksi," pungkas Hestu.

berita ekonomi stabil - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menyiapkan apartemen sewaan sederhana (rusunawa) khusus untuk generasi milenial. Ini dilakukan mengingat jumlah milenial telah mencapai 80 juta orang, tetapi mereka tidak memiliki tempat tinggal.

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengatakan bahwa rusunawa cocok untuk generasi milenium karena konsepnya lebih fleksibel dan lebih murah daripada rumah. Selain itu, akses ke transportasi umum juga lebih mudah dan memungkinkan untuk tinggal di pusat kota.

"Awal milenium, misalnya, lima tahun baru lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak memiliki keinginan untuk membangun rumah, tetapi mereka ingin hidup dengan akses ke kegiatan sehari-hari, sehingga apartemen datar cocok," katanya di Jakarta, Jumat (8/3).

Selain itu, pemerintah juga bekerja pada skema subsidi yang akan diberikan kepada milenium. Dia mencontohkan, jika pemerintah bisa memberikan subsidi sebesar Rp. 300 ribu dengan harga sewa flat Rp1 juta per bulan, milenial hanya perlu membayar Rp. 700 ribu.

"Itu contohnya. Pemetaan sudah ada. Konsepnya sudah dibuat. Nanti kita akan terus membahas konsep milenial dengan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, belum ada keputusan," kata Khalawi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan mengklasifikasikan milenium dalam penyediaan subsidi. Sebagai contoh, untuk generasi millennial pemula akan diarahkan untuk menyewa rusunawa terlebih dahulu. Kemudian, jika milenial dianggap lebih mapan, ditawarkan untuk membeli rumah atau apartemen.

"Untuk mengembangkan generasi milenium, kita mungkin bisa menggunakan subsidi untuk skema Fasilitas Pembiayaan Likuiditas (FLPP). Intinya, kami berpikir untuk generasi millennial," jelasnya.

Menyediakan rumah untuk milenium, lanjut Khalawi, juga telah diterapkan di Singapura sejak lama. Milenium diberi subsidi untuk menyewa flat selama 10 tahun.

Khalawi menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga fokus pada penyelesaian skema subsidi untuk layanan sipil negara (ASN), TNI dan Kepolisian Nasional terlebih dahulu. Namun, prosesnya akan berlangsung bersamaan dengan subsidi milenial sehingga semua bisa terealisasi dalam waktu dekat.

berita ekonomi stabil - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif yang diusulkan untuk kereta api listrik Jakarta (Mass Rapid Transit / MRT) sebesar Rp10 ribu per 10 kilometer (km) tidak dapat mengembalikan total investasi yang telah dicairkan senilai Rp16 triliun.

"Biaya Rp 16 triliun tentu tidak akan dikembalikan dalam bentuk tiket," kata Ani, panggilan akrabnya, di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Meski begitu, lanjutnya, nilai investasi yang telah dituangkan sebenarnya bisa dikembalikan dari sumber lain, yaitu kegiatan ekonomi yang muncul dengan kehadiran MRT. Dia memberi contoh kerja sama bisnis antara PT MRT Jakarta dan perusahaan swasta yang menyewa layanan penjualan dan iklan di stasiun.

Selain itu, kegiatan ekonomi di sekitar stasiun MRT juga akan berkontribusi pada ekonomi masyarakat sekitar terhadap perekonomian negara. "Tentu saja ini akan memperkuat investasi di bidang infrastruktur dan berdampak positif pada masyarakat," katanya.

Di sisi lain, meskipun tarif perjalanan MRT tidak dapat mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan, jumlah tarif tersebut setidaknya sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, alias tepat di kantong. Dengan begitu, keberadaan MRT tidak membebani pengeluaran publik.

"Apakah ini mahal? Tentu kita melihatnya dari berbagai aspek. Dari total, tentu dari segi biaya dan waktu akan ekonomis, juga kenyamanan dan daya beli masyarakat masih sebanding," jelasnya.

Meski begitu, laju perjalanan MRT fase pertama dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Stasiun Lebak Bulus sebenarnya belum final. Sebab, belum ada keputusan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, proposal terbaru dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan tarif sebesar Rp 10.000 per 10 km. Dari tarif yang diusulkan, asumsi subsidi yang ditanggung oleh pemerintah provinsi adalah sekitar Rp 21.659 per penumpang.

Sedangkan secara total, jumlah subsidi yang akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dengan tarif yang diusulkan sebesar Rp 10.000 per 10 km akan mencapai Rp 338 miliar per tahun.

Sementara PT MRT Jakarta telah mengusulkan tarif MRT sekitar Rp. 8.500 per 10 km. Dari proposal itu, total subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi mencapai Rp365 miliar per tahun.

berita ekonomi akurat - Sejumlah orang berharap toko ritel menerapkan harga plastik berbayar tidak lebih dari Rp 200 per saham. Harga adalah angka minimum yang ditetapkan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprindo).

Nivini, salah satu orang yang sering berbelanja di Hypermart, mengungkapkan bahwa harga minimum Rp. 200 per kantong sebenarnya tidak mahal. Namun, harganya akan memberatkan jika dia belanja bulanan.

"Karena jika kamu membutuhkan 10 plastik, misalnya, jika kamu mengalikan Rp. 200 per lembar, totalnya menjadi Rp1.000. Itu kalau 10, kalau begitu bagaimana?" kata Nivini, Jumat (1/3/2019).

Belum lagi, jika harga tas plastik dipatok lebih dari Rp200 per saham. Dana yang harus dikeluarkan oleh konsumen tentu saja lebih besar.

"Tapi sebenarnya saya tidak punya masalah, karena tujuannya adalah mengurangi sampah plastik, kan? Tapi ya, itu hanya Rp 200 per lembar," katanya.

Dia mengaku sering membawa tas belanjaan yang lebih ramah lingkungan. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan tas jika dia belanja bulanan karena jumlah barang yang dibeli akan lebih dari sekadar belanja sehari-hari.

Setuju, Emma yang sedang berbelanja di Carrefour di daerah Duta Merlin mengatakan bahwa harga Rp. 200 untuk satu plastik akan terlihat mahal jika konsumen berbelanja dalam jumlah besar. Masalahnya adalah dibutuhkan lebih banyak kantong plastik.

"Saya baik-baik saja jika saya ingin memiliki polis plastik berbayar, tetapi jangan menambahnya lebih dari Rp 200 per saham," kata Emma.

Dia juga mengaku sering membawa tas belanjaan. Namun, karena hanya satu tas belanja yang dibawa masuk, tidak dapat digunakan untuk membungkus semua barang yang dibeli saat berbelanja untuk kebutuhan satu bulan.

"Misalnya, seperti susu untuk anak ini, ada banyak yang tidak bisa saya gunakan tas belanja saya," kata Emma.

Namun, dia menyebutkan bahwa dia sering menggunakan kantong plastik untuk membungkus tempat sampah di rumah. Dengan kata lain, Emma mengklaim bahwa kantong plastik sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan rumah mereka.

Sementara itu, salah satu pengunjung Alfamidi di wilayah Bekasi bernama Eka mengaku tidak keberatan sama sekali dengan aplikasi plastik berbayar. Sebagai seseorang yang pernah tinggal di Bandung, ia tidak lagi terkejut karena di Bandung ia telah menerapkan kebijakan semacam itu.

berita ekonomi akurat - Toko ritel Hypermart di Gajah Mada Plaza akan memberlakukan kebijakan plastik berbayar pada 15 Maret 2019. Saat ini, perusahaan terus mensosialisasikan rencana tarif plastik pada pengunjung.

Seorang karyawan yang menjelaskan bahwa salah satu kegiatan penjangkauan adalah pengumuman langsung kepada semua konsumen di wilayah Hypermart bahwa mulai 15 Maret 2019 tidak akan ada lagi plastik berbayar.

Nantinya, setiap kasir akan memberi tahu konsumen tentang rencana tersebut.

"Pengumuman seperti itu terdengar. Jadi mari kita mulai mengurangi penggunaan kantong plastik kemudian, setelah itu kita beri tahu mereka bahwa mereka akan dikenakan biaya untuk plastik," kata karyawan yang menolak disebutkan namanya pada hari Jumat (1/3).

Sejak Desember 2018, Hypermart telah bersosialisasi terlebih dahulu dengan menempelkan kertas bertuliskan "Hentikan Penggunaan Tas Belanja Plastik" di setiap meja kasir. Selain itu, Hypermart juga menjual tas belanja yang dapat digunakan beberapa kali untuk memikat pengunjung untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.

"Tas itu sebenarnya laris manis, jadi semakin banyak di sini, semakin banyak penggunaan plastik yang benar-benar berkurang, tapi ya, masih ada," katanya.

Menurutnya, rata-rata satu konsumen menggunakan dua hingga tiga kantong plastik. Mayoritas plastik yang digunakan adalah ukuran sedang.

"Tetapi jika konsumen membeli banyak, kami juga memiliki opsi untuk dibungkus kardus dan tali, ada juga yang menggunakannya," kata karyawan itu.

Sejauh ini, lanjutnya, tidak ada konsumen yang berkomentar negatif tentang sosialisasi kebijakan plastik berbayar yang dilakukan Hypermart di Gajah Mada Plaza. Namun, dia menganggap itu tidak berarti diterima sepenuhnya oleh konsumen.

"Itu belum dilaksanakan, hanya terdengar. Jadi belum ada komentar. Mungkin nanti saat diterapkan," jelasnya.

Ketika mencoba mengkonfirmasi kepada perusahaan yang mengawasi Hypermart, yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk, manajemen mengatakan bahwa belum mungkin memastikan bahwa waktu untuk kebijakan plastik berbayar akan dilaksanakan secara bersamaan.

Kepala Divisi Komunikasi Prima Matahari Putra Fernando Repi menjelaskan bahwa gerai Hypermart tidak hanya berpusat di ibukota, tetapi juga di beberapa daerah. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan perencanaan yang matang.

"Kami memiliki 118 gerai, sehingga butuh waktu. Intinya kami bergabung dengan komitmen asosiasi ritel. Ini adalah komitmen bersama," jelas Fernando.

Pilihan lain, perusahaan juga memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan plastik berbayar secara bertahap. Sebagai contoh, manajemen memprioritaskan implementasi di kota-kota besar, baru ke kota-kota kecil.

"Bisa jadi bertahap, kita akan lihat nanti. Saya belum bisa memastikan tanggalnya," kata Fernando tegas.

Lalu, dia juga tidak bisa mengungkapkan harga tas plastik yang akan dikenakan oleh konsumen. Yang pasti, tidak akan di bawah harga minimum Rp200 per saham.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Aprindo Roy Mandey mengungkapkan bahwa mulai 1 Maret 2019 pengecer akan menerapkan kebijakan plastik berbayar. Harga yang ditentukan oleh asosiasi mulai dari Rp. 200 per saham.

Di tempat yang berbeda, Carrefour di daerah Duta Merlin masih menyediakan plastik secara gratis kepada pengunjung. Ada dua pilihan ukuran plastik yang disediakan, yaitu kecil dan sedang.

Sebagai informasi, Carrefour adalah perusahaan ritel di bawah naungan PT Trans Retail Indonesia.

Seorang karyawan yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan tidak ada kepastian dari manajemen pusat kapan kebijakan itu akan diterapkan. Namun, ia mengklaim bahwa ia telah mendengar informasi bahwa toko ritel akan membebankan harga pada setiap plastik yang digunakan oleh pengunjung.

"Saya tidak punya info sampai sekarang. Belum ada arahan dari pusat," katanya.

Hanya saja, seperti pengecer lain, mereka telah melakukan sosialisasi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik untuk berbelanja. Salah satunya dengan menjual tas belanja yang lebih ramah lingkungan.

"Maka sekarang ada banyak konsumen yang memilih untuk menggunakan kardus jika ada banyak belanja, daripada kesulitan menggunakan plastik," kata karyawan itu.

Dengan aplikasi ini, penggunaan plastik telah berkurang. Sayangnya, ia tidak menyebutkan persentase pengurangan plastik yang digunakan oleh konsumen secara detail.

berita ekonomi akurat - Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) menjamin bahwa pasien dengan kanker usus besar yang obatnya dikeluarkan dari daftar BPJS Kesehatan masih akan dilayani. Hanya saja, pasien akan diobati dengan obat lain yang memiliki sifat serupa.

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan jenis obat pengganti sekarang sedang dipelajari oleh tim Penilai Teknologi Kesehatan (PTK) yang berisi para ahli di bidang medis. Rekomendasi PTK diperlukan, karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan, tim berwenang untuk mengevaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jadi, penerbitan dua obat ini bukan berarti pasien kanker tidak dilayani, tetapi pasti akan ada substitusi. Jadi Tidak terdengar seperti membiarkan atau melepaskan, ini tidak akan dilayani," kata Fachmi, Senin (2/2/25).

Menurutnya, mengevaluasi implementasi JKN oleh PTK adalah hal biasa di negara lain. Dia memberi contoh Inggris yang saat ini juga memiliki Penilaian Teknis Kesehatan (HTA) yang disebut National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). Mereka memiliki tugas yang mirip dengan PTK di Indonesia.

"Faktanya, mereka juga melibatkan universitas, yang bertugas meninjau semua kebijakan JKN. Tapi tentu saja, PTK ini bukan bagian dari BPJS Kesehatan. Jadi ketika PTK ini menyelesaikan studi tentang obat substitusi, kami juga belum tahu , "jelasnya.

Dia mengatakan, penghapusan dua obat kanker ini tidak dimaksudkan untuk menghemat arus kas BPJS Kesehatan. Karena menurutnya, pengeluaran BPJS untuk kepentingan obat ini tidak signifikan. Hanya saja, dia tidak menyebutkan berapa pengeluaran BPJS Kesehatan untuk kedua obat itu tahun lalu.

Sekadar informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan defisit BPJS Kesehatan tahun lalu bisa mencapai Rp10,98 triliun. Pemerintah sendiri telah menggelontorkan Rp10,1 triliun di BPJS Kesehatan sesuai dengan dua audit BPKP tahun lalu.

"Pengeluaran untuk dua obat ini tidak besar. Ini adalah studi murni mengenai penilaian yang dilakukan oleh tim yang memenuhi syarat untuk melihat manfaat yang diberikan. Dan saya hanya menyampaikannya, ini adalah proses normal di beberapa negara," katanya.

Sebelumnya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes / 707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes / 659/2017 tentang Formularium Nasional, obat untuk usus besar atau kolorektal kanker telah dihapus dari daftar obat-obatan yang ditanggung oleh layanan Kesehatan BPJS pada 1 Maret.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 19 Desember 2018, setidaknya ada dua jenis obat kanker yang dikeluarkan dari layanan Kesehatan BPJS. Pertama, obat bevasizumab digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker.

Kedua, cetuximab digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal (kanker usus besar).

Untuk jenis obat bevasizumab, dalam keputusan menteri, itu tidak termasuk dalam formularium nasional dari obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Bahkan, dalam keputusan menteri sebelumnya, obat itu masih ada dalam daftar. Obat jenis ini masih ditanggung untuk perawatan kolorektal dengan resep maksimal 12 kali.

Sementara untuk jenis cetuximab, dalam keputusan menteri kesehatan yang baru, administrasi diberikan dengan resep maksimum enam siklus atau sampai ada perkembangan atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi yang terjadi terlebih dahulu.

Agen Judi Casino Online Resmi Terpercaya - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) milik BUMN  menyatakan bahwa mereka mengincar ekspor pesawat ke berbagai negara pada tahun ini, seperti Malaysia, Filipina, Nepal dan Thailand. PTDI berencana akan mengekspor pesawat dengan tipe

Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro di Jakarta mengatakan bahwa Ia menargetkan untuk mengekspor tiga pesawat ke Thailand, dua unit pesawat ke negara tetangga Malaysia, dan satu pesawat untuk ke Nepal.

Elfien menyatakan bahwa sudah ada sejumlah pesawat yang telah selesai pengerjaannya dan tinggal diekspor ke negara pemesan yaitu pesawat CN-235 pesanan Nepal dan
Senegal.

"Kontraknya sudah beberapa tahun lalu, Tahun 2019 tinggal kami berikan," ucap Elfin Goentoro.

Pada tahun 2018 PTDI sudah  melakukan serah terima 18 pesawat berikut helikopter. Kontrak penjualan pesawat dan helikopter tersebut sudah disepakati dari tahun 2002, 2003, dan 2004.

Elfien Goentoro menjelaskan bahwa pembuatan sebuah pesawat membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 tahun.